Dalam system demokrasi yang ideal, dituntut secara konsekuen penyelengaraan pemerintah yang menjungjung tinggi akuntabilitas,
Partisipasi , transparansi dan keterbukaanbagi rakyat .alasannya
Sederhana. Karena sumber daya baik
Ekonomi, sosial dan politik yang di miliki Negara merupakan milik rakyat
yang pengelolaanya di serahkan ke pada
pemegang kuasa yakni, pemerintah dan legislatif. Dalam kerangka itu, rakyat memiliki hak untuk mengatur pengelolaan sumber daya,terutama ekonomi, melalui makanisme yang di atur dalam partisipasi politik msyarakat.
Dalam konteks politik anggaran, kita seringkali salah kaprah mendudukkan masalah ini, anggaran Negara kerapkali dipahami sebagai anggaran untuk membiayai belanja pemerintah. Padahal sesungguhnya politik anggaran merupakan makanisme
Keuangan Negara yang diatur dan di kelola oleh para pihak pengambil kebijakan [eksekutif dan legislatip ] yang seharusnya dipergunakan secara
Maksimal untuk kepentingan rakyat dan
Didagangkan sepenuhnya untuk pembangunan masyarakat.
